Tentang ULP

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diwajibkan paling lambat di Tahun 2014. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 disebutkan pembentukan ULP harus permanen di Tahun 2014. Sementara agar tidak bersinggungan dengan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2007 pembentukan ULP bisa digabung dengan lembaga yang sudah ada. Umpamanya, ULP bisa digabung dengan Bagian Perlengkapan di tingkat kabupaten/kota atau ke dalam Administrasi Pembangunan jika berada di tingkat provinsi. Pembentukan ULP bisa dengan menambah tupoksinya saja sehingga tidak perlu menciptakan lembaga yang baru.

Selain pembentukan ULP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) juga mencanangkan pengembangan sistem untuk memudahkan proses pengadaan. Hal ini diantaranya dilakukan dengan cara mengakomodir lebih banyak produk yang masuk ke dalam e-catalogue atau katalog elektronik.

LKPP sudah memulainya dengan kendaraan bermotor. Di tahun ini diharapkan akan ditambah alat kesehatan, alat berat kemudian mesin fotokopi, faksimili dan lain-lain .”

Katalog elektronik akan dikhususkan untuk barang yang sudah banyak beredar di pasar sehingga nantinya tidak memerlukan proses lelang dan hanya tinggal melakukan pembelian langsung atau direct purchasing. ***